Thu. Sep 29th, 2022

Usaha menjadi satu diantara langkah untuk memperoleh beberapa pundi kekayaan yang banyak. Nach, bila bicara masalah usaha, pasti kuat hubungannya dengan UKM. Tetapi, cukup banyak orang yang belum ketahui apakah itu UKM.

Masalahnya tidak dapat ditolak jika beberapa orang yang bersama-sama masuk ke bidang usaha menyaksikan pendapatan yang menarik. Disamping itu, menjalankan bisnis jadi langkah untuk capai kebebasan keuangan.

Bisa dibuktikan, sebagian besar orang kaya di dunia berasal ialah seorang pebisnis. Misalnya, orang paling kaya nomor satu di Indonesia yakni Hartono bersaudara yang sukses membangun kerajaan usahanya di beberapa bidang sampai mempunyai kekayaan capai US$ 38,8 miliar atau Rp 559 triliun.

Tetapi, saat sebelum jadi pelaku bisnis sukses, cukup banyak pada mereka yang mengawali upayanya dari 0 atau juga bisa disebut sebagai UKM.

Bila bicara masalah UKM, tahukah kamu apakah itu UKM dan apakah beda dengan UMKM. Yok, baca pembahasan selengkapnya berikut ini:

 

Apakah itu UKM?

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ialah istilah yang merujuk ke tipe usaha kecil yang mempunyai penghasilan terbanyak Rp 200 juta dalam jumlah karyawan di bawah 20 orang.

Disamping itu, UKM bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan . Maka, usaha yang berdiri dengan sendiri tetapi tetap di di dalam ruangan cakupan kecil dan menengah.

Dan menurut Keputusan Presiden RI No.99 Tahun 1998, pemahaman usaha kecil ialah “Aktivitas ekonomi rakyat yang bertaraf kecil dengan sektor bisnis yang sebagian besar sebagai aktivitas usaha kecil dan perlu diproteksi untuk terhindar dari kompetisi usaha yang kurang sehat.”

 

Persyaratan Usaha Kecil dan Menengah

UKM mempunyai peranan yang penting di Indonesia, bahkan juga dapat disebutkan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, Pemerintahan memberi pembimbingan ke semua UKM lewat Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Kabupaten/Kota.

Maka dari itu, Pemerintahan memberi persyaratan Usaha Kecil dan Menengah untuk beberapa pemilik usaha yang ditata dalam UU No. 9 Tahun 1995. Yakni:

Mempunyai kekayaan bersih terbanyak Rp. 200 juta tidak terhitung tanah dan bangunan ruang usaha.

Mempunyai hasil pemasaran tahunan terbanyak Rp. 1 miliar.

Punya Masyarakat Negara Indonesia.

Berdiri dengan sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dipunyai, terkuasai, atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Berwujud usaha orang perorangan, tubuh usaha yang tidak memiliki badan hukum, atau tubuh usaha yang memiliki badan hukum, terhitung koperasi.

Sementara untuk UKM yang mempunyai omset Rp 300 juta sampai Rp 4 miliar /tahun, maka dikenai pajak yang hendak diarahkan untuk project infrastruktur.

Ketetapan itu diputuskan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Pendapatan Atas Pendapatan Dari Usaha Yang Diterima Atau Didapat Harus Pajak Yang Mempunyai Peredaran Bruto Tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) ataupun lebih dikenali PPh atas UMKM. Hingga harus pajak diharuskan bayar pajak pendapatan sejumlah 1%.

Disamping itu, UKM ada juga dalam ketentuan Departemen Perindustrian dan perdagangan, yang menerangkan pebisnis kecil dan menengah ialah barisan industri kekinian, industri tradisionil, dan industri kerajinan, yang memiliki investasi, modal untuk beberapa mesin dan perlengkapan sejumlah Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan upayanya dipunyai masyarakat Negara Indonesia.

Mengurus perizinan UMKM dan UMK yang mudah hanya ada di jasa pembuatan pt terpercaya Izinin. Sewa virtual office dengan harga yang terjangkau hanya ada di Vorent Office Indonesia.

 

Perbedaan UKM dan UMKM

Sejauh ini cukup banyak warga yang memandang jika UKM adan UMKM sama. Walau sebenarnya ke-2 tipe usaha itu mempunyai ketidaksamaan yang disaksikan dari asset dan omzet yang dipunyai oleh pemilik upayanya.

Ketidaksamaan itu ditata oleh Pemerintahan lewat Undang-Undang, Keputusan Presiden, Departemen Perdagangan Indonesia dan Bank Indonesia.

Bila UKM didasari pada Undang-Undang No.9 Tahun 1995 Mengenai Usaha Kecil sama seperti yang telah diterangkan di atas. Sementara UMKM tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai Usaha Micro, Kecil, dan Menengah.

Pada Undang-Undang itu menerangkan jika UMKM harus berasaskan kekerabatan, demokrasi ekonomi, kebersama-samaan, efektivitas berkeadilan, terus-menerus, berpikiran lingkungan, kemandirian, kesetimbangan perkembangan, dan kesatuan ekonomi nasional pada keputusannya.

Sama seperti dengan UKM, Pemerintahan memberi persyaratan untuk beberapa aktor UMKM (Usaha Micro, Kecil dan Menengah). Yakni:

 

1.Usaha Micro:

Mempunyai kekayaan bersih terbanyak Rp 50 juta dan tidak terhitung tanah atau bangunan ruang usaha.

Mempunyai hasil pemasaran tahunan terbanyak Rp 300 juta.

2. Usaha Kecil:

Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan tidak terhitung tanah atau bangunan ruang usaha.

Mempunyai hasil pemasaran tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar.

3. Usaha Menengah:

Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta Rp10 miliar dan tidak terhitung tanah atau bangunan ruang usaha.

Mempunyai hasil pemasaran tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.