Thu. Sep 29th, 2022

Sejak munculnya persoalan pertama COVID 19 di Indonesia dan sesudah berlaku kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan penduduk mulai dibatasi, bagi pelajar dibatasi bersama dengan pembelajaran jarak jauh, bagi yang bekerja diberlakukan pembatasan bersama dengan bekerja berasal dari tempat tinggal (work from home).

Kantor pemerintah maupun swasta silih berganti buka-tutup-buka, dikarenakan silih berganti pula tersedia tertular virus dan tersedia yang pulih bahkan tersedia pula yang mati. Tak kecuali persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN atau badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terhitung dibuka tutup. Bahkan persidangan-persidangan terhitung diselenggarakan secara online atau e-litigation. Kecuali acara pembuktian yang mesti diselenggarakan secara offline atau tatap muka dengan melakukan mediator kuliah timur tengah.

Dalam situasi normal saja semua perkara bertumpuk di pengadilan. Di pas pandemi ini, semua orang berpikir dua kali untuk berperkara ke pengadilan. Disamping pas yang bertahun-tahun dan belum pasti mencukupi rasa keadilan masyarakat.  Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran  No. 1 th. 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas sepanjang masa pencegahan penyebaran COVID 19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya.

 

Dalam perkara perdata dilingkungan peradilan lazim dan peradilan agama sejak th. 2008 silam, bagi para pihak diwajibkan untuk lewat sistem mediasi sebelum dicek pokok perkaranya (vide Peraturan Mahkamah Agung No. 1 th. 2008 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan). Jauh sebelum itu, merupakan kewajiban untuk mendamaikan para pihak dalam perkara perdata sebelum tersedia putusan hakim. Terakhir kewajiban bermediasi bagi para pihak ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebenarnya tersedia sikap mendua dalam perihal ini. Disatu sisi, Mediasi itu merupakan pilihan sukarela para merampungkan perkaranya diluar pengadilan bersama dengan Mengenakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di antara para pihak tersebut. Namun disisi lain, berasal dari pilihan sukarela jadi diwajibkan sebagai prasyarat perkara perdata berikut sanggup dilanjutkan ke pokok perkara seumpama tidak berjalan kesepakatan, atau berhenti dikarenakan terdapatnya perdamaian di antara para pihak.

Melihat situasi sosiologis penduduk dikarenakan bosan bersama dengan pembatasan sosial pas itu banyak konflik di antara warga penduduk pas ini.  Aparatur penegak hukum di pengadilan pun cukup kewalahan mengatasi perkara disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dikarenakan krisis kesehatan yang telah berjalan sepanjang lebih setahun ini. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan sanggup jadi pilihan bagi para pihak untuk menyelesaian perkaranya lewat sistem mediasi.

Setelah dikembangkan sepanjang lebih berasal dari 13 th. ini, mediasi kelihatannya telah menampakkan hasil yang mengasyikkan di badan peradilan dilingkungan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa perdata diluar prosedur hukum acara yang berlaku. Kebiasaan bermediasi kelihatannya menuju trend yang menggembirakan, meskipun belum tersedia kuantitatif yang memperlihatkan trend kenaikan dalam bermediasi.

Dalam perkara pidana pun tengah dikembangkan apa yang dinamakan mediasi penal dalam perkara-perkara pidana tertentu, layaknya perkara pidana anak, pencemaran nama baik, fitnah, penganiayaan, cybercrime, ujaran kebencian, dan bahkan perkara dibidang kesehatan dan kedokteran. Seperti diketahui pas ini hukum kesehatan dan kedokteran tumbuh pesat, tidak kecuali hukum pidana dibidang kesehatan dan kedokteran.

Selama masa pandemi ini banyak sekali perkara pidana dilingkungan layanan kesehatan yang menimpa tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Ada persoalan dokter dianiaya keluarga pasien, tersedia perawat yang dianiaya keluarga pasien, tersedia mayat yang dibawa paksa berasal dari layanan kesehatan, tersedia pelecehan seksual berasal dari pasien ke tenaga kesehatan atau tenaga medis.

Bila kasus-kasus dilaporkan ke aparat penegak hukum dilingkungan Polri sudah pasti mereka pun cukup kewalahan. Sebagai anggota berasal dari Satgas COVID dimasing-masing lokasi sudah pasti jadi beban pekerjaan yang terlampau berat bagi mereka. Dan seumpama sampai berlanjut ke pra penuntutan atau penuntutan terhitung bakal jadi beban Jaksa selaku Penuntut Umum untuk merampungkan perkara ditengah pandemi.

 

By toha