Jenis Kebijakan Moneter

Jenis Kebijakan Moneter

Jenis Kebijakan Moneter

Dalam melaksanakan kebijakan moneter yang sedemikian penting, Bank Indonesia sebagai bank sentral diatur oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan paling sedikit empat Deputi Gubernur, atau paling banyak tujuh deputi gubernur. Semua anggota Direksi dinominasikan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan FREP untuk masa jabatan lima tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur meminta saran dan masukan dari Komite Moneter, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Berbagai kebijakan moneter yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebagai berikut.

Kebijakan Pasar Terbuka

Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Jika bank sentral menjual surat berharga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), itu berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang disediakan untuk masyarakat. Dengan menjual SBI, berarti bank sentral mendapatkan uang dari masyarakat. Ini mengurangi jumlah uang yang beredar. Bank sentral menjual SBI jika perekonomian menunjukkan gejala inflasi (kelebihan uang untuk menaikkan harga).

Sebaliknya, jika bank sentral membeli surat berharga berupa saham, obligasi atau surat berharga lainnya dari masyarakat, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar. Dengan membeli surat berharga, bank sentral harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat. Ini meningkatkan uang yang beredar. Bank sentral membeli surat berharga jika perekonomian menunjukkan gejala deflasi (kekurangan uang sehingga perekonomian menjadi lesu dan tidak bisa bergerak).

Kebijakan Diskonto

Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, itu berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar. Dengan menaikkan suku bunga, diharapkan masyarakat akan menyimpan (menyimpan) lebih banyak uang di bank dari biasanya, yang akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Bank sentral akan menaikkan suku bunga ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda inflasi.

Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar. Dengan menurunkan suku bunga diharapkan masyarakat akan menambah (mengurangi) tabungannya di bank. Hal ini meningkatkan jumlah uang yang didistribusikan di masyarakat. Bank sentral akan menurunkan suku bunga jika perekonomian menunjukkan tanda-tanda deflasi.

Kebijakan Rasio Kas

Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan menambah atau mengurangi cadangan kas minimum bank umum. Cadangan kas minimum adalah jumlah uang tunai yang tidak boleh dipinjamkan oleh bank komersial kepada publik.

Jika bank sentral meningkatkan cadangan kas minimum, itu berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar. Dengan meningkatkan cadangan kas minimum, bank umum perlu menyimpan lebih banyak uang di bank. Hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Bank sentral meningkatkan cadangan kas ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda inflasi. Sebaliknya, jika bank sentral mengurangi cadangan kas minimum, itu berarti bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar. Dengan menurunkan cadangan kas minimum, bank umum dapat meminjamkan lebih banyak uang kepada masyarakat. Ini meningkatkan jumlah uang yang beredar. Bank sentral mengurangi cadangan kas minimum ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda deflasi.

Kebijakan pinjaman selektif dan pinjaman longgar

Kebijakan pinjaman selektif adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan memperketat kondisi kredit. Dalam hal ini, bank boleh meminjam asalkan memperhatikan secara serius persyaratan 5C (karakter, kemampuan, agunan, permodalan, dan kondisi ekonomi). Jika ada tanda-tanda inflasi, bank sentral mengikuti kebijakan pinjaman selektif. Di sisi lain, bank sentral mengikuti kebijakan kredit longgar untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Caranya dengan pelonggaran syarat kredit. Kebijakan longgar diterapkan ketika perekonomian menunjukkan gejala deflasi.

Kebijakan Devaluasi dan Revaluasi

Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dengan devaluasi, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing, sehingga barang-barang dalam negeri bisa bersaing dengan barang-barang luar negeri, dan bisa meningkatkan jumlah ekspor. Jika ekspor meningkat, posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat diperbaiki.
Kebijakan revaluasi adalah kebijakan bank sentral menaikkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing. Revaluasi dilakukan bank sentral jika keadaan ekonomi sudah meningkat dalam arti barangbarang dalam negeri sudah mampu bersaing dengan barang-barang luar negeri.

Sanering

Sanering adalah kebijakan bank sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri (rupiah). Kebijakan ini dilakukan jika negara mengalami hiperinflasi (inflasi di atas 100 %). Sanering pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1950 dengan memotong uang sebesar 50%. Jadi, uang dengan nominal Rp1000,- nilainya tinggal Rp500,-. Kebijakan tahun 1950 lebih dikenal dengan istilah “Gunting Syafrudin”. Kemudian pada tahun 1965, pemerintah kembali memotong nilai uang Rp1000,- sebanyak 99,9% sehingga nilainya tinggal 0,1%. Dengan demikian, uang Rp1000,- nilainya tinggal Rp1,-. Sumber Rangkuman Terlengkap : SarjanaEkonomi.Co.Id